Powered By Blogger

Jumat, 14 Oktober 2011

KEBENARAN DAN ISUE BOHONG



Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak.Teguran yang bijak adalah seperti cincin emeas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar( Amsal Salom.25:11-12). Demikian pernyataan pers seorang sekretaris jendral PBB, Ban Ki Mun bertepatan dengan acara forum pemimpin negara-negara kepulauan pasifik (Pasifik Island Forum) yang ke 40 tahun tanggal,6-9 september 2011 lalu.Pernyataan itu mencuat setelah dicecar pertanyaan  salah satu wartawan muda bernama Henry yomo mahasiswa magister ilmu komunikasi dari Papua New gunia pada kursus Jurnalisme Asia-Pasifik di AUT University  satu pertanyaan yang oleh seorang wartawan senior Selandia baru David Robie dari Kafe Pasifik melaporkan:” YANG PALING dilaporkan cerita menakjubkan dalam minggu ini Forum Kepulauan Pasifik di Auckland adalah pergeseran yang luar biasa oleh PBB kepala atas Papua Barat. Dan media lokal nyaris tidak menyadarinya. Untuk semua ha-hoo tentang "potensi mengubah menjadi kesempatan" di talkfest politik diprediksi tahunan, ini adalah saat paling dramatis. 
Ini adalah berkat probing seorang jurnalis muda Papua Nugini Baru belajar di Selandia Baru yang tahu pertanyaan yang tepat untuk bertanya. Tapi signifikansi itu hilang pada wartawan lokal - dan bahkan Pasifik dan wartawan internasional saat ini. Sekretaris-Jenderal Ban Ki-moon menyatakan bahwa masalah Papua Barat harus dibahas oleh Komite Dekolonisasi Majelis Umum PBB.

Apa? Datang di bangun dari represi bahasa Indonesia di Papua Barat seluruh Agustus dalam menghadapi gelombang kerusuhan oleh orang Papua lebih ditentukan dari sebelumnya untuk penentuan nasib sendiri, ini hampir tidak bisa dipercaya.
Pertanyaan:. [Tidak jelas] Sehubungan dengan hak asasi manusia - selama lebih dari 42 tahun, ada sebuah perjuangan di Papua Barat sebagai orang mencari [sendiri] mereka pemerintah di Provinsi Papua Barat 
Apakah PBB berdiri itu?
 
BKM: ini masalah juga harus dibahas di Komite Dekolonisasi Majelis Umum PBB.
 Dan ketika datang lagi, apakah Anda adalah negara merdeka atau wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri atau apa pun, hak-hak manusia adalah mutlak dan prinsip dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
Kami akan melakukan semua untuk memastikan bahwa orang-orang di Papua Barat, mereka hak asasi manusia akan dihormati.
 
Pertanyaan: Apakah hak asasi manusia misi pencari fakta yang dikirim ke Papua Barat pada beberapa waktu?
 
BKM: Itu adalah jawaban yang sama [ke pertanyaan sebelumnya di Fiji] yang harus dibahas di Dewan Hak Asasi Manusia antara negara anggota.
 
Biasanya Sekretaris Jenderal bertindak atas dasar mandat yang diberikan oleh badan-badan antar-pemerintah.

(Sumber:  David Robie, CafĂ© Pacific More>> http://www.taimionline.com/articles/ )Terjemahan google crome

Bagai  gayung  bersambut  berita yang menhebohkan  segenap peserta forum dan LSM Internasional dan terus bergema hingga ke  Papua dan Papua Barat sehingga  diwujutkan dengan digelarnya demomonstrasi masa tanggal 11okktober 2011sebagai dukungan terhadap pertemuan ILWP dan IPWP guna menindak lanjuti pernyataan sekjen PBB tersebut. Seminggu sebelum pelaksanaan demo damai yang disponsori oleh Buktar Tabuni dan kawan-kawan itu berlangsung,di masyarakat beredar isue bahwa pertemuan tersebut merupakan sosialisasi hasil keputusan sidang umum PBB bahwa papua telah dimasukkan didalam Komte Decolonisasi  .Isue-isue seperti ini sangat menyesatkan masyarakat yang berdampak buruk terhadap proses interaksi yang berlangsung dimasyarakat umum wilaya papua untuk itu sebagai warga yang menjujung tinggi kebenara ,kejujura dan keadilan melalui blog pribadi atau jejaring sosial lainnya  bahkan pers melalui media cetak dan electronik untuk menyajikan informasih yang benar dan bertanggung jawab kepada masyarakat luas. Isue-isue mengenai decolonisasi ternyata hanya 16 wilayah di dunia yang belum memiliki pemerintahan sendiri hasil penetapan komite 24(komite decolonisasi) tahun 2010 seperti dilansir situs resmi PBB di www.UN.org/en/decolonisasi/

Non-Self-Governing Territories


TERRITORY
Administration
Area (sq.km.)
Population 1
AFRICA
Western Sahara
2
266,000
3
ATLANTIC AND CARIBBEAN
Anguilla
United Kingdom
96
14,766
Bermuda
United Kingdom
53
68,265
British Virgin Islands
United Kingdom
153
24,939
Cayman Islands
United Kingdom
260
50,209
Falkland Islands (Malvinas)4
United Kingdom
11,961
3,140
Montserrat
United Kingdom
98
5,118
St. Helena
United Kingdom
122
7,670
Turks and Caicos Islands
United Kingdom
430
23,528
United States Virgin Islands
United States
340
109,750
EUROPE
Gibraltar
United Kingdom
6
28,877
ASIA AND PACIFIC
American Samoa
United States
197
66,432
Guam
United States
549
180,865
New Caledonia5
France
35,853
252,352
Pitcairn
United Kingdom
5
48
Tokelau
New Zealand
10
1,400
1. From estimates or censuses cited in United Nations documents issued in 2010.
2. On 26 February 1976, Spain informed the Secretary-General that as of that date it had terminated its presence in the Territory of the Sahara and deemed it necessary to place on record that Spain considered itself thenceforth exempt from any responsibility of any international nature in connection with the administration of the Territory, in view of the cessation of its participation in the temporary administration established for the Territory. In 1990, the General Assembly reaffirmed that the question of Western Sahara was a question of decolonization which remained to be completed by the people of Western Sahara.
3. Not available.
4. A dispute exists between the Governments of Argentina and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning sovereignty over the Falkland Islands (Malvinas). (see ST/CS/SER.A/42)
5. On 2 December 1986, the General Assembly determined that New Caledonia was a Non-Self-Governing Territory.
·         Copyright |

·         Terms of Use |

·         Privacy Notice | 
·         Site Index |

·         Fraud Alert |

·          
Help

Maksud dari tulisan ini adalah sebagai suatu wujud implementantasi dari sebua refleksi terhadap kebenaran ,kejujuran dan keadilan yang terbangun atas nilai-nilas Alkitab sebagai prinsip hidup yang harus dijunjung tinggi oleh semua lapisan masyarakat di papua yang mayoritas umat Kristen,agar jangan dihanyutkan oleh isue-isue yang tak bertanggung jawab biarlah kita bertekun dalam membaca firman Tuhan yaitu Alkitab sebagai pernyataan kasih Allah melalui Yesus Kristus anakNya yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan pada hari ketiga talah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga mengutus Roh KudusNya kedalam hidup kita sebagai penolong  yang setia dalam mengarungi hidup di dunia yang penuh dengan pencobaan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar