Papua malang ,papua tanah kelahiranku tak pernah sepi dari konflik sejak berintegrasi ke NKRI (negara kesatuan repoblik Indonesia)hingga era Otonomi Khusus (OTSUS)diakhir tahun 2011,papua masi seperti yang dulu bergelut dengan klopleksitas masalahnya yang semakin membara,ini bukan berarti pemerintah Jakarta masa bodoh dan dan acuh-tak acuh beberapa solusi terbaik sudah dilaksanakan seperti UU.21tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (OTSUS) dan yang paling baru adalah UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat ) yang merupakan pelaksanaan dari PERPRES 65 Tahun 2011 Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat Merujuk pada pasal 3 Perpres 66/2011, UP4B bertugas membantu Presiden dalam melakukan dukungan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, fasilitasi, serta pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Masa kerjanya hingga 2014. Fungsi unit ini di antaranya melakukan koordinasi dan sinkronisasi pendanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah, dan peningkatan komunikasi konstruktif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Kehadiran UP4B di tanah papua ditanggapi dengan pandangan yang beragam dari kalangan masyarakat asli papua ada yang melihat dari sisi negatife dan positif tergantung cara pandang masing-masing bahkan ada empat pendeta Tabloid Jubi (18/12), keempat pimpinan gereja tersebut: Pendeta Jemima Krey, Rev Benny Giay, Pendeta Socratez Sofyan Yoman dan Pendeta Martin Luther Wanma menyampaikan surat tujuh halaman kepada Presiden. Surat tersebut berisikan permintaan pada pemerintah Indonesia untuk melakukan dialog dengan rakyat Papua dan mereka meragukan pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dipastikan berjalan tanpa partisipasi dari orang Papua. Hal ini dapat dimengerti karena sosialisasi tentang UP4B baru disosialisasi pada minggu ke dua bulan Januari 2012 di lingkup Pemprop papua dan papua barat.yang menjadi pertanyaan menarik adalah : bagaimana masyarakat asli papua dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program UP4B dimasud ?
Kalua dicermati secara baik dari ke 4 (empat) fungsi lembaga bentukan SBY (Susilo Bambang Yudoyono) hanya fungsi komunikasi konstruktif antar pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota yang dapat memberi akses partisipasi aktif langsung ke masyarakat asli papua dan paua barat melalui dialog dan masukan-masukan yang bertujuan membantu pemerinta mecarikan solusi terbaik guna mensejahterakan masyarakat di papua dan papua barat,hal ini sejalan dengan harapan dari wakil ketua UP4B bapak Drs, Eduard Fonataba di Sasana krida kantor Gubernur provinsi papua di Dog II Jayapura dalam acara sosialisasi UP4B seperti yang diberitakan Harian Cenderawasih pos Rabu, 11 Januari 2012 mengatakan bahwa: “ Kita berharap bahwa uang Negara yang dipersiapkan di tahun 2012 ini bisa dinikmati masyarakat papua.Sehingga ada masukan untuk perbaikan baik dari provinsi, kabpaten dan kota se-papua dan papua barat.
Sehubungan dengan pernyataan wakil ketua UP4B inilah yang mendorong memberikan masukan berupa pokok-pokok pikiran mengenai upaya Masyarakat Jasa Konstruksi nasional khususnya Orang Asli Papua.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar