MASALAH PAPUA MENJADI PERHATIAN BEBERAPA NEGARA DI PBB

 Cetak Surel Jumat, 25 May 2012 01:44 JAKARTA, HALUAN- Delegasi Amerika Serikat, Jerman dan bahkan Jepang, melontarkan kecaman pada pemerintah Indonesia atas apa yang mereka sebut pelanggaran HAM di Papua. Kecaman disampaikan di Sidang Universal Periodic Review (UPR) yang digelar Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Sejumlah negara melon­tarkan kritik keras terkait apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap perma­salahan Papua. Hal itu di­ungkapkan Ketua Human Right Working Group (HRWG) Effendi Djamil yang hadir untuk memantau langsung sidang tersebut, yang disam­paikan lewat sambungan video langsung dari Jenewa, Swiss, di kantor HRWG Ja­karta, Kamis (24/5). Pada sidang yang dilang­sungkan di Jenewa, Swiss, Rabu waktu setempat, tidak seperti biasanya Jepang menge­luarkan kritikan yang cukup keras. Menurut Effendi, sikap Jepang membuat pimpi­nan delegasi Indonesia yakni Menlu Marty Natalegawa cukup kecewa. Menurut delegasi dari Jepang, khusus bagi Papua, Indonesia masih menekankan budaya impunitas keras di Papua. Indonesia didesak dalam jangka waktu empat tahun harus ada penghukuman yang jelas dan pemberian hukum setimpal, khususya kepada para pelanggar dari aparat kepolisian dan militer. “Saya sempat bertemu Marty (Menlu), dan tampak­nya dia kecewa dengan komen­tar Jepang, dan menurutnya tidak perlu sekeras itu. Marty bilang pelangar HAM di Pa­pua sudah menempuh peng­hukuman. Namun yang jadi pertanyaan, penghukuman itu tidak mem­berikan efek jera,” jelasnya. Effendi melihat apa dipapar­kan Jepang tidak bisa dibantah, karena mereka memberikan data dan fakta yang valid. Selain itu, Jerman bahkan langsung menyebut nama terkait tahanan politik dari Papua Philip Karma yang saat ini tidak diketahui bagaimana kelanjutannya. Bahkan Ame­rika Serikat secara tegas mengatakan penanganan HAM di Papua telah gagal. Masyarakat internasional yang menjadi representasi forum UPR ini menyoroti Papua terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi pemerintah (polisi dan militer) yang tidak hanya melakukan pembiaran, namun juga memfasilitasi. Selain itu efektivitas peradilan militer dipertanyakan pula. “Masya­rakat dunia tidak hanya melihat kejadian per kejadian, tetapi adanya tangan dari isnstitusi pemerintah yang bermain,” kata Effendi. Terancam Sementara itu Ketua Ko­misi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim meni­lai posisi Indonesia sebagai anggota Dewan HAM Perseri­katan Bangsa-Bangsa sudah terancam. Alasannya, Indo­nesia belum menjalankan semua rekomendasi yang dikeluarkan forum Universal Periodic Review (UPR) pada sidang Dewan HAM PBB 2008. “Menurut saya, yang dilakukan pemerintah (sesuai dengan rekomendasi) masih sangat minimal. Kalau kita tidak memperbaiki record kita di bidang HAM, posisi kita di Dewan HAM akan rawan dan tidak nyaman,” kata Ifdhal. Ifdhal mencontohkan pe­ngabaian rekomendasi UPR adalah tidak dilakukannya perubahan legislasi yang mengatur HAM. Di samping itu, penyelesaian kasus pelang­garan HAM masa lalu, seperti di Papua, Aceh, atau tragedi Mei 1998, tidak ada kemajuan berarti. (h/dn/mtv)